Kelangkaan BBM di Sambas: Cornelis Tagih Tanggung Jawab Pertamina dan Desak Intervensi Pusat
JAKARTA – Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., memberikan reaksi keras terkait krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang melanda Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan di lapangan, masyarakat terpaksa mengantre hingga empat jam guna mendapatkan pasokan bahan bakar.
Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menegaskan bahwa Pertamina harus memikul tanggung jawab penuh atas kendala distribusi yang merugikan warga di ujung utara Kalbar tersebut. Menurutnya, persoalan kuota BBM di wilayah ini sebenarnya telah menjadi perhatian serius sejak awal tahun.
Rekam Jejak Koordinasi dan Desakan Tambahan Kuota
Dalam rekam jejaknya, Cornelis mengaku telah mengantisipasi kondisi ini dengan mendorong penambahan kuota dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPH Migas pada Januari 2026 lalu. Ia menekankan bahwa tantangan distribusi di Kalbar membutuhkan perhatian lebih dari sekadar prosedur rutin.
"Saat saya menjabat gubernur, penambahan stok BBM di Kalbar terus saya upayakan, termasuk berkoordinasi langsung hingga ke Balikpapan sebagai pusat Pertamina Regional Kalimantan. Pertamina di wilayah Kalbar maupun Regional harus segera memastikan pasokan dikirim dengan lancar," tegas Cornelis.
Waspadai Kendala Non-Teknis dan Tekanan Oknum
Selain masalah distribusi fisik, Cornelis mendesak Pertamina Pusat untuk segera melakukan intervensi guna memastikan tidak ada kendala non-teknis di lapangan. Ia mengkhawatirkan adanya indikasi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu operasional SPBU di Kabupaten Sambas.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, intervensi pusat sangat diperlukan agar krisis energi ini tidak merembet ke wilayah lain di Kalimantan Barat. Penyelidikan mendalam mengenai kemungkinan praktik ilegal atau penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab juga menjadi sorotan penting.
Solusi Jangka Panjang: Infrastruktur Penyangga
Menutup pernyataannya, legislator asal Kalbar ini memberikan catatan strategis terkait ketahanan energi daerah. Ia menilai sistem distribusi yang saat ini bertumpu pada satu titik memiliki risiko tinggi.
- Risiko Terpusat: Jalur distribusi yang hanya mengandalkan satu pusat di Pontianak dinilai sangat rentan memicu kelangkaan di daerah pelosok.
- Kebutuhan Pelabuhan: Kalbar membutuhkan infrastruktur pelabuhan besar yang mumpuni khusus untuk menampung pasokan BBM sebagai cadangan strategis.
- Ketahanan Energi: Pembangunan infrastruktur penyangga dianggap sebagai solusi mutlak agar krisis serupa tidak terulang di masa depan.
Hingga kini, masyarakat Sambas masih menaruh harapan besar pada normalisasi distribusi agar aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan tersebut tidak lumpuh akibat ketiadaan bahan bakar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar